Uwindz's Blog

Nama Zuwinda Handari Rahmiyati

21207290

4 eb03

•ChapTer 1

AKUNTANSI FORENSIK

Apa sih akuntansi FORENSIK??

Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum. Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses
pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi akademis dan empiris yang berkaitan dengan proses litigasi. Kompetensi tersebut antara lain dapat diperoleh dari dikat audit forensik dengan pemberian mata ajar yang berkaitan dengan audit investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan perkara tindak pidana korupsi.

•Faktor2 apa yg mendorong pesatnya perkembangan akuntansi forensik??

Yang kami baca di buku sih banyak orang menunjuk undang2 di Amerika Serikat (Sarbanes-Oxley Act 2002) sebagai salah satu faktor. Bahkan Sarbanes-Oxley Act dianggap merupakan faktor terpenting atau salah satu dari faktor yg penting bagi perkembangan akuntansi forensik. Sarbanes-Oxley Act merupakan reaksi keras atas kegagalan perusahaan besar seperti Enron, yg mnejual sahamnya kepada masyarakat umum. Penyebab kegagalan perusahaannya karena fraud tertentu.

•“Fraud” itu apa sihh??

Fraud biasanya dikenal dengan kecurangan.

Ada beberapa pasal yg mencakup pengertian fraud menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

èPasal 362: pencurian (definisi KUHP: “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimliki secara melawan hukum”)

èPasal 368 : Pemerasan dan Pengancaman (defenisi KUHP : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain , atau supaya membuat utang  maupun menghapus kan piutang”).
èPasal  372 : Penggelapan : (definisi KUHP :” dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karna kejahatan “ ) ;
èPasal  378 :  Perbuatan curang : ( definisi KUHP : “dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denagn memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian kebophongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau maupun menghapus piutang ‘ );
•Kenapa sihh akuntansi forensik itu diperlukan??

Jawabannya adalah akuntansi forensik itu menangani fraud, khususnya dalam corruption dan misappropriation of asset. Sisi lain dari fraud adalah kelemahan dlm corporate governance.

Untuk Indonesia perhatian akuntan forensik adalah pada adalah penemuan fraud dlm arti korupsi.  Indonesia peringkat-16 pd Corruption Perception Index – 20 negara terburuk dlm kurun waktu 2003-2005 dengan score 1,9; 2,0; 2,2; dengan rank 122; 137; 140.

•Indonesia bukanlah bukanlah negara terburuk dalam hal korupsi (survey 2005), namun indonesia termasuk 20 negara terburuk.
•Mencangkup sektor apa aja sih Akuntansi Forensik itu???
•Praktek di Sektor Swasta

G. Jack Bologna dan Robet J. Lindquist, dua penulis perintis mengenai akuntansi forensik mengemukakan beberapa istilah dalam pebendaharaan akuntansi, yakni: fraud auditing, forensik accounting, investigasi accounting litigation support, valuation analasis. Menurut mereka istilah-istilah tersebut tidak di definisikan secara jelas.

•Praktek di Sektor Pemerintahan

Di sektor publik (pemerintahan), praktek forensik serupa yang digambarkan pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi diantara berbagai lembaga. Lembaga melakukan pemeriksaan keuangan negara, lembaga merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintahan, lembaga-lembaga pengadilan, lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya dan korupsi khususnya (seperti PPATK) dan KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group.

 

•Atribut, Standar dan Kode Etik Akuntansi Forensik

Pertama hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur indentifikasi lebihdulu siapa yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku.

Kedua Fraud Auditor harus mampu membuktikan “ niat pelaku melakukan kecurangan “

Ketiga, be creative, think like a prepetrator, don be predictable ( terjemahan: “ kreatiflah berfikir, seperti pelaku kejahatan, jangan mudah ditebak( dalam hal arah pemeriksaan,   penyelidikan, atau investigasi kita)

Keempat, Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan

( colusion, conspiracy)

Kelima, Kenali pola Fraud. Dalam memilih Proactive Fraud Detection Strategy

( Strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif )

si Auditor mesti mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan.

•Karakteristik Seorang Pemeriksa Fraud

Pemeriksa Fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang pemeriksaan fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta – fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak , sahih , (mengikuti ketentuan perundang – undangan ) , dan akurat , mampu melaporkan fakta – fakta secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa fraud adalah gabungan antara pengacara , akuntan , kriminolog dan detektif ( atau investigator ).

 

•STANDAR AKUNTANSI FORENSIK
èStandart – 1

Seluruh investigasi harus di landasi praktek – praktek terbaik yang diakui ( accepted best practise). Istilah best practise sering dipakai dalam penetapan standart dalam istilah ini tersirat 2 hal. 1. adanya upaya membandingkan antara praktek – praktek yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. 2 , Upaya benchmarking dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik.

èStandart – 2

Kumpulkan bukti – bukti dengan prinsip – prinsip kehati – hatian ( due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan

èStandart-3

Pastikan bahwa seluruh doumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan di index; dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan dikemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi sehingga acccepted best practices yang dijelaskan diatas dapat dilaksanakan.

èStandart-4

Perhatikan bahwa para investigator mengerti akan hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai, yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan biaya yang banyak, menjadi sia-sia.

èStandart-5

ingatlah bahwa beban pembuktian ada pada perusahaan yang “ menduga “ pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwah pegawai terssebut, baik dalam kasus hukum administrative and pidana.

èStandart-6

mencakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

èStandart-7

meliputi selurh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencaaan, pengumpulan bukti, dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ke tiga , pengamanan yang bersifat rahasia

 

langkah-langkah untuk menjadi akuntan

Dibutuhkan banyak kerja keras dan disiplin untuk menjadi seorang akuntan. Jika Anda memutuskan bahwa Anda ingin mengejar karir sebagai akuntan maka Anda akan perlu mengambil langkah-langkah yang mengalir untuk mencapai tujuan Anda. Berikut adalah langkah-langkah berikut:

  1. Jujurlah dengan diri Anda sendiri-jika Anda tidak unggul di matematika maka akan sulit untuk menjadi seorang akuntan.Jika Anda memiliki kemampuan matematika yang memadai maka Anda mungkin ingin menyewa seorang guru les untuk meningkatkan kemampuan matematika Anda secara keseluruhan. keterampilan Matematika adalah dasar menjadi seorang akuntan yang baik, jika Anda tidak memiliki dasar yang kuat maka anda tidak akan memiliki karir akuntansi yang kuat.
  2. Meningkatkan perhatian Anda untuk akuntan-detail yang baik perlu memperhatikan perbedaan dengan angka dan memperbaikinya.
  3. Pembelian perangkat lunak-banyak menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk membuat proses akuntansi lebih efisien dan menyeluruh. Anda akan perlu untuk membiasakan diri dengan paket perangkat lunak yang berbeda sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak peluang kerja.
  4. Terapkan untuk perguruan tinggi baik di kampus atau online-Anda harus memiliki setidaknya Gelar Bachelor di akuntansi untuk dipekerjakan sebagai akuntan oleh majikan apapun. Anda perlu memastikan bahwa perguruan tinggi yang Anda pilih telah terakreditasi program akuntansi. Anda harus berdedikasi dan bekerja keras di kelas kuliah.
  5. Dapatkan pekerjaan di bidang akuntansi-saat Anda menghadiri kelas kuliah Anda, Anda mungkin ingin mencoba dan mendapatkan pekerjaan entry level akuntansi untuk melihat apakah Anda suka akuntansi.
  6. Cari tahu apa kualifikasi dan persyaratan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akuntan di negara-negara Anda setiap berbeda pada kualifikasi yang diperlukan mereka dibutuhkan untuk menjadi seorang akuntan.
  7. Ambil ujian CPA-ujian ini akan membantu Anda mendapatkan sertifikat BPA Anda. Kebanyakan majikan lebih suka merekrut karyawan yang memiliki sertifikasi CPA.

Sebelum anda menghabiskan banyak uang untuk buku kuliah dan teks yang Anda perlu tahu apakah menjadi akuntan adalah apa yang Anda inginkan. Menginvestasikan waktu dan uang Anda dalam mencoba mencapai gelar yang Anda tidak akan pernah menggunakan bisa sangat mahal.

Jika anda serius tentang menjadi seorang akuntan maka Anda perlu untuk menghabiskan banyak waktu belajar. Ada berbagai hukum dan praktek akuntansi yang akuntan perlu mempelajari dan mengikuti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin3 kantor akuntan publik karena telah melakukan standar auditing.
Menteri Keuangan membekukan izin Akuntan Publik (KAP
)
Drs.Rutlan Hidayat selama 9(sembilan
)
bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2008 terhitungmulai tanggal 15 Desember 2008.Sedang Akuntan Publik (AP
)
Drs. Muhamad Zen selaku Pemimpin Rekan KAPDrs.Muhammad Zen & Rekan dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui KeputusanMenteri Keuangan Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008. danKAP Atang Djaelani dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui Keputusan MenteriKeuangan Nomor 877/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008.Izin KAP Atang Djaelani dibekukan karena KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatansebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih melakukan pelanggaranberikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAPtahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007.Hal ini tertuang dalam siaran pers depkeu yang ditandatangani Harry Z. Soeratin, KepalaBiro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Rabu (21/1
)
.Sanksi pembekuan izin AP Drs.Rutlan Effendi disebabkan karena yang bersangkutan telahmelakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA
)
– Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP
)
dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Serasi TunggalMandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 yang berpengaruh cukup signifikanterhadap laporan auditor independen.Sementara sanksi Pembekuan izin AP Drs. Muhamad Zen disebabkan karena yangbersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA
)
– Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP
)
dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuanganPT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang berpengaruh cukup signifikan terhadaplaporan auditor independen.Selama masa pembekuan izin, AP Drs. Rutlan Effendi, AP Drs. Muhamad Zen, dan KAPAtang Djaelani dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu: (i
)
meliputijasa atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporankeuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, reviewatas laporan keuangan , serta jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP, dan(ii
)
dilarang memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang berkaitan dengan akuntansi,keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensiAkuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.KAP Atang Djaelani diwajibkan untuk memelihara Laporan Auditor Independen, kertas kerjapemeriksaan dan dokumen lainnya. AP Drs.Rutlan Effendi dan AP Drs. Muhammad Zen jugadilarang menjadi Pemimpin dan atau Pemimpin Rekan dan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik, serta wajib mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL
)

. AP Drs.Rutlan Effendi, AP Drs Muhamad Zen, dan KAP Atang Djaelani diwajibkan untuk tetapbertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikanSelain itu berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.17/PMK.01/2008,apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izintidak melakukan pengajuan kembali permohonan persetujuan untuk memberikan jasa, APdan KAP dikenakan sanksi pencabutan izin. [*/cms]

 

Kasus Enron Corporation di Amerika yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Amerika, memunculkan sorotan baru bagi profesi akuntan. Kasus ini telah memakan korban dari salah satu kantor akuntan internasional terbesar, Arthur Andersen, telah dipecat bahkan salah seorang pemimpin tertinggi perusahaan Enron telah bunuh diri akibat kasus tersebut. Pers khususnya majalah bisnis sedang menyoroti profesi akuntan secara tajam. Bahkan di Amerika sebagian besar kantor akuntan telah melakukan koreksi diri dengan cara tidak mau lagi menggabungkan jasa konsultan dengan jasa audit dalam satu atap.

Kasus kebangkrutan Enron di Amerika Serikat (AS) telah diperiksa, diinvestigasi oleh Departemen Kehakiman di AS atas tuntutan class action yang diajukan pihak pemodal dan karyawan Enron. Tuntutan ganti rugi tersebut dalam kisaran milyaran dolar AS, sehingga Arthur Andersen LLP sebagai auditor eksternalnya tidak bisa memenuhi, selain itu SEC juga sedang melakukan pemeriksaan kasus ini karena telah terjadi penghancuran dokumen oleh auditor.

Pertimbangan pengangkatan kasus Enron adalah sebagai berikut: Pertama, Enron merupakan perusahaan energi dan perdagangan derivatif energi terbesar di AS. Kontribusi laba perseroan sekitar 80% dari divisi perdagangan derivatif.

Kedua, perekayasaan kinerja laba sebesar $1,2 Milyar dan penyembunyian kewajiban (off balancesheet) dalam laporan keuangan Enron selama 3 tahun. Rekayasa dilakukan dengan membentuk entitas LJM Partnership I, II dan Raptor group, dimana direksi perusahaan tersebut dirangkap oleh beberapa direksi dari Enron antara lain Jefry Skilling dan Andy Fastow. Transaksi derivatif antar group Enron tersebut tidak jelas tujuannya dan terakhir diyakini hanya untuk memompa laba dan menyembunyikan kewajiban, yang sasaran akhirnya adalah untuk meningkatkan kapitalisasi pasar Enron, karena PER sebelum kolaps adalah sekitar 70 kali (Fortune)

Ketiga, Penerapan kebijakan akuntansi yang agresif atas transaksi derivatif antara Enron dengan Mahonia Ltd. Sebagai offshore entity dalam transaksi forward minyak mentah, gas bumi, dll. Dalam transaksi derivatif, sangat lazim untuk menjual kembali kontrak yang telah ditutup dengan pihak counter part sebelumnya dalam bentuk paket derivatif lainnya. Enron melaporkan transaksi derivatif tersebut sebagai transaksi dagang (trade), sedangkan menurut pandangan dari kelompok perusahaan asuransi yang menjadi penanggung risiko atas default-nya hutang Enron, seharusnya transaksi tersebut dipertanggungjawabkan sebagai pinjaman oleh JP Morgan (bukan sebagai utang-piutang usaha). Atas kejadian ini Federal reserve Bank of New York sedang melakukan investigasi terhadap JP Morgan (AWSJ).

Keempat, Terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi Arthur Andersen LLP, konflik ini terjadi dalam 2 bentuk : (1) Arthur Andersen LLP melakukan perangkapan pemberian jasa konsultasi yang lazimnya membela kepentingan kliennya disatu pihak, dengan pemberian jasa General Audit sebagai auditor independen di pihak lain, walaupun kedua jasa tersebut dilakukan oleh divisi dan staff yang berbeda dan terpisah. Lazimnya fee jasa konsultasi beberapa kali lebih besar dari fee audit (fee audit terakhir Enron $53 juta). Sebagai pembanding, penasehat hukum dari kreditur Enron mendapat fee sekitas 35 – 50 Juta dolar AS. (2) Terjadinya internal office politic yang lazimnya berlaku pada sebuah organisasi besar, hal ini terjadi dengan disingkirkannya Carl E Bass sebagai rekan yang duduk di Profesional Standart group yang bertugas untuk menelaah masalah pelik yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi keuangan, penafsiran peraturan perpajakan, dan implementasi audit untuk Enron. Penyingkiran tersebut dilakukan oleh David Duncan sebagai audit partner atas pengaruh dan tekanan Enron.

Sumber : fe.elcom.umy.ac.id

Kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) PT Pusri terus dikembangkan. Kemarin giliran dua pejabat PT Pusri dan Kepala Cabang Bank Sumsel diperiksa Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Palembang.

Ketiga pejabat yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah Manajer Kemitraan Usaha Kecil (KUK) dan Bina Lingkungan Perusahaan PT PusriBambangSubiyanto,KasiKUK dan Bina Lingkungan Pusri Ronal, dan Kacab Bank Sumsel Lemabang. Erwani John Efendi.Mereka diperiksa selama sekitar 3,5 jam di ruang penyidikan pidsus.

Kasi Pidsus Kejari Palembang M Jeffry mengatakan, pemeriksaan saksi masih terkait aliran dana CSR untuk rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kalidoni dan Ilir Timur II Palembang.“Dalam pemeriksaan tadi,ketiga saksi tidak mengakui terlibat atau menerima percikan dana CSR yang kami sangkakan,”ujar Jeffry, di ruang kerjanya kemarin. Untuk pemeriksaan saksi Erwani John,Jeffry mengatakan,saksi hanya diminta keterangan terkait pembukaan rekening terkait program CSR.

“Lantaran pemeriksaan baru saja berlangsung,maka kami belum bisa informasikan banyak hal.Paling tidak setelah evaluasi hasil pemeriksaan,kami baru bisa beberkan perkembangan perkara selanjutnya,”ujarnya. Dia mengaku, dari pemeriksaan tersebut diperoleh perkembangan baru, terutama semakin jelasnya aliran dana CSR tersebut. ”Sayangnya belum bisa kami ungkap, karena itu sudah masuk dalam materi perkara,”katanya.

Sementara itu,Tim Pidsus Kejati Sumselkemarinmemeriksamantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Pagaralam Ir Sukian. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Roskanedi menegaskan,pihaknya akan terus menyidik kasus dugaan korupsi proyek tiga ruas jalan di Pagaralam yang menelan dana APBD tahun 2008 senilai Rp2 miliar tersebut.

”Pemeriksaan saksi masih soal anggaran proyek tersebut karena saksi selaku pengguna anggaran,” ujar Roskanedi kemarin. Dia mengatakan, saksi Sukian juga dimintai keterangan menyangkut pelaksanaan proyek yang diduga terdapat pengurangan volume sehingga tak sesuai spesifikasi teknis (spek) pekerjaan.

Kekurangan volume dari tiga ruas jalan diduga tidak menggunakan alat-alat berat sehingga hasil pekerjaan bermasalah. ”Kami terus melakukan pendalaman dan pengembangan perkara. Ke depan mungkin ada beberapa saksi yang diperiksa.Walaupun saat ini sebenarnya kami sudah kantongi nama-nama tersangka. Namun, kami masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP,”ujarnya.

sumber : harisblog1.blogspot.com

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Tujuan adalah agar semua pihak dapat beranjak dari pemahaman yang memadai ketika berbicara tentang CSR, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang demikian, CSR tidak akan disalahgunakan hanya sebagai marketing gimmick untuk melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra perusahaan belaka.

Kekuasaan dan pengaruh perusahaan raksasa atau korporasi di berbagai ranah kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi adalah fakta empiris. Dengan kekuatan itu, dampak positif maupun negatifnya pun sangat besar. Tidak ada yang menyangkal bahwa korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan sebagainya. Namun, dampak negatif aktivitasnya juga berskala yang sama. Kerusakan lingkungan, proses pemiskinan dan marginalisasi kelompok masyarakat rentan, kian lebarnya kesenjangan ekonomi serta pengaruhnya terhadap proses politik yang tidak demokratis di berbagai jenjang pemerintahan hanyalah sebagian dari dampak negatif itu.

Kritik serta usulan solusi telah diajukan untuk menangani dampak negatif tersebut. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagian langkah solusi yang sudah dipraktikkan secara global pada 20 tahun terakhir ini, dengan berbagai tingkatan kinerja. Di Indonesia, CSR saat ini dapat digambarkan sebagai potensial sekaligus merisaukan. Potensial karena dijumpai banyak indikasi positif seperti: penyelenggaraan PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup, penganugerahan CSR Award, Forum BUMN untuk community development (comdev), naiknya keanggotaan organisasi-organisasi perusahaan yang mempromosikan CSR, maraknya seminar dan pelatihan CSR serta pembentukan divisi/departemen yang menangani CSR di berbagai perusahaan, terutama korporasi. Perusahaan-perusahaan berskala lebih kecil juga sudah mulai mengikuti kecenderungan ini.

Di sisi lain, masih terdapat kebijakan ekonomi-politik pemerintah dan produk hukum yang kurang kondusif dalam mendorong investasi yang ramah sosial dan lingkungan. Implementasi kebijakan CSR korporasi yang bersifat kosmetikal juga masih kerap ditemukan. Dengan gambaran situasi seperti di atas cukup beralasan jika beberapa tahun lalu Melody Kemp meramalkan prospek implementasi CSR di Indonesia dengan agak pesimistik. Sementara, sebagian organisasi masyarakat sipil menunjukkan resistensi terhadap konsep CSR yang dipandang semata-mata sebagai ‘Kuda Troja’ kaum neoliberal.

Bagaimanapun, CSR akan terus menguat di tahun-tahun ke depan. Tidak seperti banyak konsep bisnis lainnya, CSR jelas merupakan konsep yang luwes dan terus berkembang karena merupakan tuntutan normatif dari seluruh pemangku kepentingan. CSR bersifat niscaya karena tuntutan implementasinya berasal dari berbagai pihak dan tingkatan, mulai dari kantor pusat korporasi multinasional, interpretasi kebijakan perusahaan di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun tuntutan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengawasi kiprah perusahaan.

Menyikapi kecenderungan yang demikian, A+ CSR Indonesia hadir sebagai social enterprise yang menghimpun berbagai keahlian profesional dalam isu-isu seputar CSR. Dengan keahlian itu, berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan CSR dapat diidentifikasikan dengan tepat dan peluang bagaimana melakukan perbaikan atasnya dapat direkomendasikan. Di sisi lain A+ juga menghimpun keahlian yang sama untuk memajukan konsep CSR yang substansial, agar khalayak dapat membedakannya dengan upaya menggunakan konsep tersebut untuk kepentingan di luar pembangunan berkelanjutan. A+ memang bertekad menjaga keseimbangan antara kritisisme terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan optimisme rasional untuk perbaikannya.

VISI

Menjadi lembaga independen, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple bottom-line operasi perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan kemitraan tiga sektor.

MISI

  • Berkontribusi dalam karya nyata untuk mendorong setiap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui upaya membumikan prinsip-prinsip dasar dan praktik kegiatan usaha yang menjunjung nilai-nilai keadilan multidimensional.
  • Bermitra dengan dunia usaha dan pemangku kepentingannya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kajian, pendampingan, jaminan dan advokasi.
  • Berkontribusi dalam pengembangan wacana CSR melalui publikasi dalam berbagai bentuk serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan.

Ketiga prinsip layanan jasa di atas diwujudkan dalam empat ranah jasa konsultasi dan tindakan strategis Assessment, Assistance, Assuranc serta Advocacy. Sebagaimana keyakinan A+ terhadap pentingnya kerjasama multipihak, maka ranah jasa berikut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan, melainkan juga bagi sektor lain (pemerintah dan kelompok masyarakat sipil) yang akan menggunakan CSR bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

ASSESSMENT (KAJIAN DAN PENILAIAN)

Assessment merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan perusahaan. Di tataran praktis hal ini berarti setiap tahapan manajemen CSR harus didasarkan pada kajian dan penilaian seksama. Hasil kajian yang baik akan mendukung perumusan rencana kegiatan yang handal. Hal yang sama juga menjadi landasan kokoh dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sumber sahih dari kegiatan pemantauan dan evaluasi keberhasilan program CSR. Atas dasar inilah Assessment kuantitatif maupun kualitatif ditempatkan dalam urutan pertama dalam ranah jasa yang ditawarkan. Layanan jasa dalam lingkup ini adalah:

  • Penilaian Sosial dan Lingkungan untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Social and Environmental Aspects of Investment Screening)
  • Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan Projek (Social and Environmental Impacts Assessment)
  • Survei Data Dasar (Baseline Survey)
  • Penilaian Kebutuhan Masyarakat (Community Needs Assessments)
  • Pemetaan Isu Strategis dan Pemangku Kepentingan (Strategic Issues and Stakeholder Mapping)
  • Kajian Kebijakan dan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Review on CSR Policy and Management)

ASSISTANCE (BANTUAN DAN PENDAMPINGAN)

Assistance bermakna bantuan dan pendampingan, terutama bertujuan untuk berbagi pengalaman praktik terbaik CSR sehingga perusahaan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan bagaimana meningkatkan kinerja CSRnya. Karenanya, Assistance terwujud dalam pendampingan klien dalam tataran teknis dan praktis untuk mendapatkan solusi terbaik dari sejumlah masalah yang menyangkut kebijakan maupun manajemen CSR. Bantuan dan pendampingan dilakukan dengan menerapkan pendekatan participatory collaborative learning. Jenis layanan jasa yang ditawarkan dalam lingkup ini adalah:

  • Pengembangan Kebijakan CSR (CSR Policy Development)
  • Perencanaan Strategik CSR (CSR Strategic Planning)
  • Rekruitmen Spesialis CSR (CSR Specialist Recruitment)
  • Pengembangan Tim CSR (CSR Team Development)
  • Pelatihan Manajemen CSR (CSR Management Training)
  • Pelatihan Keterampilan Sosial untuk CSR (Social Skills Training for CSR)
  • Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program CSR (CSR Program Technical Assistance)

ASSURANCE (JAMINAN)

Transparensi dan akuntabilitas adalah konsep normatif dalam CSR yang kini semakin dituntut untuk dapat direalisasikan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perwujudan yang dituntut adalah self declaration tentang apa yang dilakukan perusahaan, utamanya dalam bentuk laporan kinerja CSR atau kinerja keberlanjutan perusahaan. Keduanya kini juga digunakan sebagai tolok-ukur penilaian atas reputasi dan kinerja perusahaan. Karena itulah pelaporan realisasi program CSR kepada seluruh pemangku kepentingan dalam standar tertentu yang diterima oleh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kini banyak pula lembaga pemberi modal, seperti bank multilateral, internasional maupun nasional, berkehendak untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dibiayai memiliki kerangka CSR yang memadai. Hal tersebut dilakukan agar keputusan pembiayaan yang akan diambilnya menjadi lebih tepat dan sesuai dengan tuntutan keberlanjutan. Untuk kepentingan tersebut, pihak ketiga yang kredibel dan independen kerap diminta melakukan due diligence untuk memastikannya. Dalam ranah inilah layanan jasa Assurance ditawarkan. Lingkup layanan jasa dalam ranah ini mencakup:

  • Audit Kinerja CSR (CSR Performance Audit)
  • Pelaporan dan Publikasi Program CSR (CSR Reporting and Publication)
  • Penilaian Independen atas Rencana atau Kinerja CSR (CSR Due Diligence)

ADVOCACY (ADVOKASI)

Kini perusahaan semakin menyadari bahwa eksistensi maupun keberhasilan kegiatan mereka semakin erat berkait dan saling mempengaruhi dengan pihak lain. Berbagai pihak tersebut dikenal dengan para pemangku kepentingan. Karenanya, masalah hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki pertautan kepentingan baik dalam situasi kerjasama maupun konflik menjadi isu penting. Kiat membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemampuan mengatasi konflik merupakan kebutuhan perusahaan. Komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan merupakan keniscayaan bagi perusahaan yang berkehendak memiliki kinerja CSR yang unggul. Hanya dengan pengetahuan yang memadai tentang CSR sajalah tuntutan pengembangan kemitraan, manajemen konflik melalui komunikasi yang efektif dapat terlaksana. Layanan jasa dalam ranah Advocacy pada intinya ditujukan untuk dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan tersebut. Dalam ranah ini, layanan jasa yang diberikan meliputi:

  • Fasilitasi Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Facilitation)
  • Fasilitasi Resolusi Konflik (Alternative Dispute Resolution/ADR)
  • Pengembangan Kerjasama Tim (Team Building)
  • Perencanaan Penutupan Operasi (Exit Strategy Planning)
  • Pengembangan Strategi Komunikasi CSR (CSR Communication Strategy Development)
  • Pelaksanaan Strategi Komunikasi CSR (CSR Communication Strategy Execution)
  • Kontribusi dalam Penyebaran Wacana dan Keterampilan CSR (Contribution to CSR Discourse and Skills)
sumber: http://www.tambangnews.com
– Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat akan melakukan pemangkasan program pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusul  adanya perkiraan sulitnya merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 sebesar 630 milyar rupiah karena terjadinya penyusutan pendapatan dari sektor tambang

“ Hanya program prioritas yang akan ambil, itupun harus benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat .” terang Bupati KSB, DR.KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM pada wartawan. Senin (03/01/2011).

Dijelaskan, langkah ini diambil guna mengantisipasi tidak terealisasinya APBD yang telah ditetapkan karena menyusutnya pendapatan dari sektor tambang terutama dari PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“ sekitar 94 persen PDRB kita berasal dari sana. Menyusutnya keuntungan perusahaan tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan kita dalam 2011.” Jelasnya.

Diperkirakan, selama tiga tahun ke depan hingga 2013 PTNNT akan melaksanakan Fase Keenam kegiatan produksinya di Batu Hijau. Selama kegiatan itu diperdiksi pendapatan perusahaan akan stagnan bahkan mengalami penurunan yang ujungnya berakibat pada keuangan daerah.  Pada Fase Keenam ini Newmont tidak banyak berproduksi karena material gailannya tidak memiliki nilai ekonomis tinggi namun hanya untuk memperluas diameter lubang tambang.

Meski demikian, pemda setempat akan berusaha mencari sumber pendapatan lain di luar sektor tambang. Salah satunya dengan menerapkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) retribusi dari sektor kegiatan perdagangan dan kegiatan non tambang seperti penerapan Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Komisi Lingkungan Tambang.

“ Kita berharap, Perda Komisi Lingkungan Tambang itu bisa efektif ditaati oleh seluruh perusahaan tambang dan perusahaan ikutannya yang ada di sini agar pendapatan daerah bias bertambah.” Harapnya.(sn09)